Posted by: iramustika | March 18, 2008

Akuratkah Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor???

Masih seputar pembahasan di kelas Audit. Kasus kali ini membahas tentang keakuratan dari sebuah laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan jasa Akuntan Publik (auditor) sebenarnya tidak ada manfaatnya karena auditor hanya mampu memberikan pendapat kewajaran sebuah laporan keuangan. Tetapi tidak berani menjamin bahwa laporan keuangan akurat dan tidak ada kecurangan manajemen.
Bertentangan dengan kebutuhan pemakai. Mereka membutuhkan jaminan keakuratan agar keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut tepat.
Menurut P’ Win (dosen.red) seorang auditor jangan pernah berani memberikan jaminan atas laporan keuangan yang diauditnya akurat atau tidak. Laporan keuangan adalah hasil dari asersi manajemen, sedang kan auditor hanya bertanggung jawab atas opini wajar tidaknya laporan keuangan yang disusun manajemen.
Proses akuntansi sendiri tidak luput dari estimasi-estimasi,misalnya saja menentukan beban penyusutan yang dihitung dari harga perolehannya dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis itu sendiri merupakan estimasi. Begitu juga dengan penentuan penyisihan piutang tak tertagih.
Nah, bila manajemen dalam menyusun laporan keuangan masih menggunakan estimasi yang belum tentu akurat, apalagi auditor yang tugasnya hanya memeriksa apakah laporan keuangan telah dicatat sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
Tapi, bila auditor tidak berani menjamin keakuratan sebuah laporan keuangan yang diauditnya, maka audit itu sendiri jadi tidak terlalu diperlukan.Trus… untuk apa donk audit dilakukan?
Salah seorang teman sekelas saya berkata bahwa audit itu diperlukan dalam menentukan pajak penghasilan atas hasil usahanya. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil seperti warteg misalnya, apakah perlu melakukan audit padahal mereka juga harus membayar pajak?
Menurut saya, audit dilakukan tergantung kebutuhan. Setahu saya memang ada beberapa hal yang mensyaratkan sebuah perusahaan melakukan audit misalnya : (1) Karena perusahaan telah go public, (2) Merupakan persyaratan mengikuti tender atau mengajukan pinjaman ke bank, (3) Aturan pemerintah, dan (4) Instansi pajak akan lebih mempercayai laporan keuangan yang diaudit
Nah, terkait dengan perhitungan pajak, dalam menentukan Pph atas badan, instansi pajak tidak mengharuskan audit sebagai salah satu persyaratan karena instansi pajak sendiri telah memiliki standar tertentu dalam menentukan pajak yaitu dengan melakukan rekonsiliasi fiscal setiap akhir tahun pajak. Dari hasil rekonsiliasi tersebut, baru mereka menentukan pajak yang terhutang. Namun, walaupun audit bukan merupakan keharusan, biasanya instansi pajak akan lebih mempercayai laporan keuangan yang diaudit ketimbang yang tidak.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: